PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Program unggulan dan strategis dalam mengentaskan permasalahan permukiman kumuh.

Read more

PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN

Program unggulan dan strategis dalam mengentaskan permasalahan permukiman kumuh.

Read more

PENDATAAN PERUMAHAN

Pendataan perumahan Kota Parepare Tahun 2015.

Read more
Portal Informasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare
Portal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare
Galeri dan dokumentasi kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Parepare

Profil Dinas

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintah terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma kepemerintahan yang baik yang memberi kan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 sebagai perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadilah pemantapan kewenangan daerah.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Kota Parepare merupakan Dinas Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 (Ketentuan BAB XI diubah) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2). Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan dibidang tata ruang dan pengawasan bangunan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Penerangan Jalanan Umum atau disingkat UPTD PJU adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Parepare (Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2008) yang secara khusus melaksanakan tugas pelayanan dibidang Penataan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dalam wilayah Kota Parepare berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *